YOGYAKARTA – Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo akan membacakan deklarasi Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa. Deklarasi hasil rumusan dari Kongres Kebudayaan Desa yang dipusatkan di Kampung Mataraman Panggungharjo, Sewon, Bantul, ini intinya pada upaya memandirikan desa dan menyejahterakan rakyat. Masa depan Indonesia adalah desa.
Kemandirian desa dan kesejahteraan rakyat merupakan penunjuk arah tatanan Indonesia Baru ke depan. Ada tiga pilar untuk menopang kemandirian desa. Pertama, tata kelola politik dan pemerintahan desa. Kedua, perekonomian desa. Ketiga, data informasi desa. Ketiga pilar ini memiliki instrumen yang bisa menjadi panduan bagi para pemangku kepentingan.
“Kami sudah menyiapkan alat dan instrumen untuk mewujudkan tata kelola politik dan pemerintahan desa, perekonomian desa, dan data informasi desa,” ujar Wahyudi Anggoro Hadi, Lurah Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta di Kampung Mataraman, Kamis (13/8/2020).
Instrumen untuk memandirikan desa dan menyejahterakan rakyat terdapat pada Buku Putih Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang akan diluncurkan pada acara “Deklarasi Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa” di Kompleks Kampoeng Mataraman Panggungharjo, Sewon, Bantul, Sabtu (15/8/2020) pukul 15.00 WIB.
Selain Buku Putih Panduan Penyusunan RPJMDes, pada acara deklarasi juga akan diluncurkan 19 buku dari serangkaian Webinar Series, dan 1 buku Bunga Rampai Strategi Pemajuan Kebudayaan Nusantara. “Jadi semuanya ada 21 buku,” jelas Aditya, Manajer Program Kongres Kebudayaan Desa yang berlangsung sejak 1 Juni sampai puncaknya 15 Agustus 2020.
Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa rencananya akan dideklarasikan langsung oleh Presiden RI Ir Joko Widodo. Kemudian dilanjutkan diskusi dengan narasumber Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Lurah Desa Panggungharjo.
Lurah Desa Panggungharjo Wahyudi Anggoro Hadi menjelaskan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan politik dan pemerintahan desa terdapat pada modul pembelajaran untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan hal-hal yang terkait dengan demokratisasi lokal desa. “Kami sudah menyusun sekitar 45 modul,” ungkap Wahyudi.
Sedangkan instrumen perekonomian desa bisa diakses di pasardesa.id. Ada sekitar 40.000 BUMDes yang bisa menjadi pembelajaran untuk meningkatkan perekonomian desa. Untuk percontohan meningkatkan ekonomi desa telah diujicobakan pada lima pasar desa di wilayah Bantul, yakni Pasar Desa Panggungharjo Sewon, Pasar Desa Wirokerten Banguntapan, Pasar Desa Ngestiharjo Kasihan, Pasar Desa Sriharjo Piyungan, dan Pasar Desa Guwosari Pajangan.
Untuk instrumen data informasi desa berbasis pada data kependudukan, data ekonomi, data sosial, dan data keuangan. Diharapkan semua warga bisa mengakses informasi untuk mengetahui dan memanfaatkan data potensi desa. Warga desa berdaulat atas data. “Data informasi itu merupakan panduan untuk menentukan arah pembangunan desa,” ujar Sholahuddin, panitia Kongres Kebudayaan Desa.
Tiga pilar kemandirian desa itulah yang akan diintrodusir untuk bersama-sama membangun gerakan kemandirian desa. Jika 75.852 desa bergerak untuk membangun kemandiriannya, maka gelombang ini akan dengan sendirinya mampu memperbaiki kondisi bangsa. Masa depan Indonesia adalah desa. (Ono/Wiradesa.co)
Komentar