oleh

Pilkada Serentak 2020 Harus Prioritaskan Kesehatan

YOGYAKARTA – Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Dr Wawan Mas’udi, berpandangan bahwa pemerintah atau penyelenggara pemilihan sebaiknya melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap tahapan penyelenggaraan Pilkada yang rencananya digelar pada tanggal 9 Desember 2020.

“Evaluasi bukan sekedar bersifat administratif, tetapi evaluasi seberapa taat proses Pilkada selama ini terhadap protokol kesehatan. Karena ini Pilkada di zaman pandemi Covid-19, tentu yang menjadi pertimbangan utama semestinya ukuran-ukuran kesehatan itu sendiri sebagai yang pertama. Jadi, perlu ada evaluasi secara menyeluruh dari berbagai pihak dari tahapan yang sudah dilakukan, seberapa berisiko jika dilanjutkan, atau justru malah akan melahirkan klaster baru bagi penyebaran Covid-19,” kata Wawan di Fisipol UGM, pada Kamis (17/9/2020) yang lalu.

Wawan mengatakan, setelah mendapat hasil dari evaluasi itu, baru ditentukan langkah-langkah selanjutnya. Jika hasil evaluasi visible, maka bisa dilanjutkan dengan pengetatan perilaku terutama untuk para kandidat dan tim sukses guna memastikan ukuran-ukuran kesehatan. Sebaliknya, jika memang hasil evaluasi memperlihatkan risiko penularan virus sangat tinggi, maka sebaiknya proses Pilkada bisa ditunda kembali.

“Bisa juga dibuat dengan model klaster. Model klaster ini berdasar tingkat keparahan penularan Covid-19 yang berbeda-beda, ada daerah dengan zona merah, zona kuning, zona hijau dan zona oranye. Berdasar itu maka Pilkada bisa dibuat berkategori, mana klaster daerah yang harus ditunda, dan klaster daerah mana yang bisa lanjut. Dampaknya memang tidak bisa seserentak, tapi ini kan situasi darurat,” tegasnya.

Menurut penilaian Wawan, dari proses pendaftaran yang belum lama berlangsung saja sudah memprihatinkan. Pihak-pihak yang terkait banyak mengabaikan protokol kesehatan, baik para kandidat maupun tim sukses.

Baca Juga:  Epidemiolog UGM: Pembukaan Bioskop Harus Disertai Protokol Kesehatan Ketat

Salah satu pengabaian tersebut terlihat dari larangan untuk tidak melakukan arak-arakan dalam proses pendaftaran, tetapi kenyataan di lapangan masih melakukan arak-arakan. Larangan mengumpulkan massa memang ada, tetapi tim sukses tidak menjalankan larangan itu.

“Artinya ada beberapa protokol dasar yang dilanggar oleh kandidat. Sayangnya, sanksi atas itu tidak cukup kuat ditegakkan. Ketika ada pelanggaran ya sudah hanya dibicarakan di media dan medsos kemudian selesai urusan. Padahal, mestinya kan harus ada semacam shock therapy yang dilakukan oleh KPU, semisal dengan teguran tertulis atau denda dari Gugus Tugas Covid-19, dan sebagainya,” ujar Wawan.

Pelanggaran yang ada semestinya tidak hanya dibicarakan, tetapi harus benar-benar ada tindakan atau sanksi yang bersifat eksplisit terhadap para pelanggar. Apalagi jika melihat proses tahapan Pilkada selama ini sudah ditemukan klaster penularan, baik yang menjangkiti petugas KPU, komisioner KPU di pusat dan di daerah, kandidat, dan lain-lain.

“Intinya apa, dituntut harus berpikirlah. Kalau dalam sosial-ekonomi orang selalu bilang untuk normalisasi sosial ekonomi dibutuhkan prasyarat kesehatan, maka dalam Pilkada ini juga sama. Event politik atau gelaran politik harus juga mendahulukan kesehatan juga,” imbuh Wawan.

Menurut staf pengajar sekaligus Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM itu, jika kesehatan menjadi prioritas utama maka pemerintah mestinya melakukan penundaan Pilkada 2020 ini. Meski penundaan tersebut harus disertai dengan ukuran-ukuran yang jelas.

KPU sebagai penyelenggara Pilkada harus membuat semacam parameter yang bisa dipergunakan untuk melakukan evaluasi terhadap proses Pilkada di tengah pandemi Covid-19. “Dengan parameter bisa dilakukan evaluasi jika skor sekian maka Pilkada ditunda, jika skornya sekian maka Pilkada dilanjutkan dengan kualifikasi atau persyaratan tertentu. Atau kemungkinan memakai klaster, sayang parameter tersebut belum dibuat oleh KPU. Selama ini yang ada kan hanya wacana ditunda atau dilanjutkan,” jelasnya.

Baca Juga:  Fisip Unija Sumenep Diskusikan New Normal dan Kualitas Demokrasi dalam Pilkada Serentak

Wawan menambahkan, parameter yang dimaksud bukan parameter politik, tetapi parameter risiko terhadap kesehatan. “Ini masa pandemi Covid-19, mau kondisi macam apa jika gagal mengatasi pandemi maka semua akan nol,” tegas Wawan.

Untuk itu, pandemi Covid-19 harus dilihat secara serius dan saatnya proses Pilkada menghitung betul risiko yang mungkin terjadi. Jika mengamati media massa akhir-akhir ini, maka perilaku masyarakat semakin bebas, kurang peduli terhadap risiko penularan, sehingga kasusnya semakin hari semakin meningkat.

“Kalau idealnya sih pemilihan dengan aplikasi atau gagasan e-vooting seperti dulu. Tapi butuh banyak sekali prasyarat, prasyarat teknis yang berhubungan dengan teknologi, pengetahuan dan ‘pendidikan’ masyarakat tentang bagaimana pemanfaatan serta akuntabilitasnya. Gagasan e-vooting ini kan juga belum teruji, padahal sistem semacam ini perlu diuji. Kita belum punya pilot project, meski kemarin sudah dicoba dalam pemilu kepala desa dengan e-vooting di beberapa tempat, tapi itu kan selesai sebagai project, bukan sebagai pilot project untuk pengembangan sistem electoral yang lebih memanfaatkan teknologi, masalahnya kan disitu,” tukas Wawan. (*/Wiradesa.co)

Komentar

News Feed