YOGYAKARTA – Masifnya pembangunan yang tak dibarengi dengan kebijakan ramah iklim dan gender, bisa berdampak panjang terhadap kehidupan. Begitulah pembuka diskusi yang bertemakan “Menghargai Air, Menghargai Perempuan” yang disiarkan secara langsung melalui kanal media sosial Solidaritas Perempuan (SP) Kinasih Yogyakarta.
Sri Haryani, salah seorang anggota SP Kinasih, dalam diskusi menceritakan pengalamannya selama tinggal di sepanjang Sungai Gajahwong. Menurutnya, kondisi air dulu bisa untuk memasak, mencuci, mandi. Namun, setelah 10 tahun terakhir, pencemaran sungai membuat mata air menjadi hilang.
“Sebenarnya dari kami tidak ada yang membuang sampah ke sungai, tapi belakangan dari atas, pas banjir. Itu sampahnya turun ke bawah,” jelasnya.
Perempuan yang akrab disapa Yani mengatakan, air sungai yang dulu bersih dan jernih, saat ini sudah tercemar dan tidak bisa dikonsumsi Untuk keperluan memasak maupun mencuci, ia harus membeli air galon seharga Rp6000/galon, dengan rincian satu orang membutuhkan 6 galon/bulannya.
Air sumur hanya digunakan untuk kebutuhan sanitasi. Menurut Yani, penyebab utama pencemaran air sungai ialah sampah. Saat ini, warga Ledhok Timoho mulai menginisiasi gerakan menanam tanaman/sayuran di pekarangan rumah masing-masing, sebagai upaya penyerapan air.
Sebagaimana yang dituturkan Yani, sampai saat ini, pemerintah belum peduli dengan kondisi warga yang tinggal di sepanjang Sungai Gajahwong. Selain itu, sebab wilayah per-RT cukup luas, membuat akses menjadi sulit.
Senada dengan Yani, Nur Maulida, staf SP Kinasih, juga mengeluhkan persoalan air yang ia hadapi selama tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur. Nur mengatakan, Samarinda sebagai wilayah yang dikelilingi sungai terpanjang di Indonesia, yaitu Mahakam, masih mengalami keterbatasan mengakses mata air yang bersih dan jernih. Penyebab pencemaran bermacam-macam. Yaitu sampah, banyaknya pendatang yang membangun rumah di pinggir-pinggir sungai dan membuang sampah secara sembarangan. Selain itu, karena masifnya pembangunan. Pernah, Nur mengalami situasi air yang digilir. Tepat di pukul 12.00 malam, air baru bisa mengalir, dan ketika pukul 06.00 pagi, air tidak keluar lagi.
Kejadian tersebut membuat Nur merasa janggal. Terutama bangunan-bangunan gedung seperti hotel, tidak pernah kekurangan air. Sedangkan, untuk rakyat kelas bawah harus kesulitan memperoleh air bersih.
Nur mengisahkan, selama berpindah dari satu tempat ke tempat lain, yang ada di Samarinda, ia kerap mengalami kondisi kekurangan air. Kalau pun berada di dataran rendah yang ada airnya meski tidak bisa untuk dikonsumsi, tapi rentan terhadap banjir. Menurut kisah dari Ibunya, di daerah Nur dilahirkan, sebelum terjadi Banjir di Kalimantan pada 2021, pernah terjadi Banjir bandang yang sampai merendam rumah.
Namun, ketika berada di dataran atas, Nur beserta keluarga harus mengalami kesulitan mengakses air bersih. Sehingga, banyak yang mengatakan, seseorang yang memiliki air bersih dan layak konsumsi, jika diperjualbelikan bisa membuat kaya, sebab saking langka dan dibutuhkan semua orang.
Penyebab banjir, menurut Nur, karena berkurangnya rawa-rawa. Sebab fungsi rawa untuk menyerap air, dan fungsi tersebut tidak bisa digantikan dengan kolam-kolam buatan manusia. Hasil riset yang dilakukan oleh Nur bersama SP Kinasih lainnya, perubahan iklim yang memicu bencana disebabkan pembangunan yang tidak terkontrol dan tidak mempertimbangkan kondisi lingkungan.
Minimnya lahan terbuka hijau, memicu emisi rumah kaca yang menyebabkan krisis iklim dan berdampak pada krisis air bersih. Selain itu, menimbulkan Banjir karena tidak adanya penyerapan. Sedangkan ketika musim kemarau terjadi kekeringan.
Terbatasnya air bersih sangat berdampak pada perempuan. Karena pada kenyataannya, secara sosial perempuan dibebankan pada urusan-urusan domestik yang itu selalu berhubungan dengan kebutuhan air. Untuk keluarga kelas bawah, juga semakin menambah beban ekonomi.
Perempuan yang bekerja di ruang publik masih kerap dibebani dengan kerja-kerja domestik. Nur berharap, pemerintah mampu membuat kebijakan-kebijakan yang responsif gender. Sebab, selama ini, urusan lingkungan lebih sering dibebankan pada perempuan. Padahal menurut Nur, urusan lingkungan adalah tanggung jawab semua pihak.
Nur berharap agar pemerintah mengatur kembali tata ruang kota, khususnya di Samarinda. “Peran anak muda sangat besar, terutama menyebarkan informasi tentang krisis iklim. Selain itu, selama ini, kebijakan pemerintah pusat belum ada pelibatan perempuan, Belum ada kesadaran bernegosiasi serta pembagian peran secara egaliter bersama pasangan, membuat adanya beban ganda yang menimpa perempuan umumnya,” pungkasnya. (Septia Annur Rizkia/wiradesa.co)
Komentar