Oleh: Abd Munib
Kekuasaan sering dimaknai sebagai sebuah kepemilikan dan bersifat absolut. Sehingga publik yang menyuarakan kritik dianggap sebagai musuh penguasa dan harus dihukum dengan kekerasan fisik sebagai efek jera. Kebebasan berpendapat yang sebetulnya harus dirawat di negeri yang bertengger pada sistem demokrasi justru dibius. Tengok saja, dalam beberapa ketegangan yang sudah terjadi, Kominfo–sebelum era menteri baru-beberapa kali membatasi akses internet: sebuah seni baru untuk mempraktikkan pembungkaman.
Kekuasaan bukan sesuatu yang bisa dimiliki bahkan oleh kaum dominan sekalipun, tidak bisa digunakan menyandera fisik maupun psikis masyarakat apalagi sampai direpresentasikan dengan model agresi. Michel Foucault, kritikus sosial asal Prancis yang terkenal dengan teori relasi kekuasaan dan pengetahuan, memandang bahwa kuasa tidak bekerja sebagai penindasan, tetapi sebagai normalisasi dan regulasi sehingga publik tidak dikontrol dengan mencederai fisik melainkan pendisiplinan dan aturan-aturan.
Oleh sebab itu, kekuasaan memerlukan penelitian untuk memproduksi pengetahuan yang kemudian menjadi landasan dalam mempraktikkan kekuasaan (Setyo Wibowo: 2004). Selanjutnya, gaya politik oligarki akan lenyap dan terkubur dalam-dalam. Namun seiring bertambahnya usia demokrasi, Indonesia sendiri belum seutuhnya terbebas dan keluar dari kekangan zona oligarki tersebut. Politik oligarki yang dimaksud yaitu cara kerja kekuasaan yang predatoris.
Sebuah cara yang tidak menunjukkan kematangan dalam mengemudikan roda kekuasaan. Oligarki masih menjadi bentuk dan cara kerja politik di Indonesia. Setidaknya, indikasi tersebut terlihat dari lembaga pemberantasan korupsi atau KPK yang dipereteli peraturannya, dilucuti independensinya, yang berisiko besar atas adanya sasaran “tebang pilih” sesuai instruksi siapa yang mengendalikan KPK.
Politik Profetik
Para pemimpin merupakan garda terdepan yang menentukan keamanan dan kemajuan suatu bangsa. Pemimpin bangsalah yang berkontribusi besar dalam menciptakan kualitas bangsa yang bermutu sehingga aman dari ancaman dan gangguan, baik dari dalam atau dari luar, sekaligus dapat memenangi persaingan global. Politik sebagai instrumen dalam memuluskan roda kepemimpinan harus berbasis pada keadilan berkemakmuran dan makmur berkeadilan.
Politik kita saat ini tengah dirundung tarikan arus putaran perebutan pengaruh untuk mendulang kekuasaan. Satire sebagai gaya bahasa untuk menyatakan sindiran dan disampaikan dalam bentuk ironi, sarkasme semakin tak terelakkan. Bahasa nonverbal berbungkus satire menjadi ladang bagi politisi untuk bersemayam di dalamnya karena mereka tahu betul permainan bahasa (game language) berperan urgen dalam melancarkan misi politiknya. Wajar bila aktor politik berlomba-lomba untuk menyajikan bahasa tubuh (gesture) berbalut kemesraan.
Politik profetik alias politik kenabian adalah kunci penawar untuk bangkit dari situasi kejemuan sosial politik sarkasme yang sadang menjangkiti bangsa kita akhir-akhir ini. Dengan begitu, kehadiran politik profetik bukan untuk menciptakan kekacauan apalagi menebar konflik kekerasan di tengah masyarakatnya. Politik kenabian itu justru memberi kebebasan: boleh menolak untuk memberi dukungan tetapi tidak boleh saling mencaci. Walaupun ada caci, politik profetik enggan meladeni sebab esensi politik kenabian yaitu kesejahteraan, keharmonian, dan toleran.
Amanah, kredibilitas, dan integritas adalah tiga hal penting menjadi pertimbangan untuk bagi pemangku kekuasaan untuk menjalankan roda kekuasaannya. Dengan demikian, rezim tidak hanya berani menebar optimis tetapi amanah, kredibilitas, dan integritas harus digalakkan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Akhirnya, puncak dari transenden politik kenabian yaitu kesejahteraan, keharmonian, dan toleran akan dinikmati di negeri yang terkenal dengan sebutan gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerrto raharjo.
Diri Sendiri
Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial sebagai amanat konstitusi harus diimbangi dengan pemerataan sumber daya agar kemiskinan dan ketimpangan dapat dientaskan. Suatu bangsa bisa dikatakan adil kalau harkat dan martabat masyarakatnya dijunjung tinggi dan dikatakan sejahtera apabila menutup celah kesenjangan ekonomi. Guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seluruh warga harus juga tergerak untuk berbagi rasa keadilan bagi sesama.
Masyarakat harus memberikan hak hidup kepada orang lain bukan justru merenggut hidup orang lain. Apalagi dengan melakukan tindakan teror seperti bom bunuh diri dan sejenisnya. Di tengah situasi sosial politik, ekonomi, keamanan yang mengusik bangsa ini, saatnya kita menciptakan keadilan dan kesejahteraan dari diri kita sendiri. Karena berharap pada politisi untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sama saja dengan menabur garam di laut alias pekerjaan yang sia-sia.
*) Magister KPI UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Komentar