jogja.siberindo.co – Pemerintah Kota Yogyakarta meluncurkan purwarupa (prototype) Dashboard Monitoring APBD Kota Yogyakarta yang dirangkaikan dengan Kick-off Meeting Strategi dan Kolaborasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Ruang Yudistira Balai Kota, Selasa (28/7/2026). Inovasi tersebut menjadi langkah awal memperkuat tata kelola fiskal berbasis data sekaligus mengoptimalkan potensi PAD melalui kolaborasi lintas perangkat daerah.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Raden Roro Andarini, mengatakan dashboard dikembangkan untuk menyajikan data, informasi, dan analisis pelaksanaan APBD secara near real-time sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
“Dashboard ini diharapkan menjadi instrumen bagi pimpinan daerah dan seluruh OPD dalam memantau pelaksanaan APBD serta mengambil keputusan manajerial secara cepat dan akurat,” ujarnya.
Saat ini dashboard masih berfokus pada monitoring PAD, namun ke depan akan dikembangkan untuk memantau realisasi belanja daerah. Data bersumber dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI) dan akan diperkaya dengan informasi dari masing-masing OPD.
Data menunjukkan realisasi PAD Kota Yogyakarta tahun 2025 mencapai Rp1,02 triliun atau 107,32 persen dari target, meningkat 19,51 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut melanjutkan tren positif setelah pada 2024 realisasi PAD juga melampaui target sebesar 109,48 persen.
Kontributor terbesar PAD berasal dari pajak daerah sebesar Rp707,52 miliar atau 69,2 persen dari total PAD. Hingga 27 Juli 2026, realisasi PAD telah mencapai Rp579,28 miliar atau 58,53 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp989,69 miliar.
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan peningkatan PAD memerlukan strategi yang terintegrasi, didukung pelayanan publik yang semakin baik dan sistem yang transparan.
“Monitoring APBD dan kolaborasi peningkatan PAD ini penting. Tanpa strategi yang sistematis, peningkatan pendapatan daerah tidak akan optimal,” kata Hasto.
Menurutnya, karakteristik kota membuat pertumbuhan PAD sangat dipengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah harus mampu memberikan pelayanan yang cepat dan mudah, termasuk kepada penyelenggara berbagai kegiatan yang menggerakkan ekonomi kreatif di Yogyakarta.
“Kalau pelayanan kepada penyelenggara event semakin baik, ekosistem ekonomi kreatif akan tumbuh dan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah,” ujarnya.
Hasto menambahkan Dashboard Monitoring APBD menjadi salah satu quick win Pemkot dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dashboard tersebut diharapkan terintegrasi dengan sistem Satu Data, wali data, Jogja Smart Service (JSS), serta aplikasi pemerintah lainnya sehingga seluruh data OPD dapat dimanfaatkan sebagai dasar analisis dan pengambilan kebijakan secara real-time.
Ia juga meminta seluruh OPD terus menggali potensi PAD melalui inovasi layanan, optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta percepatan digitalisasi administrasi pemerintahan hingga tingkat kelurahan.
“Saya ingin semua peluang dimanfaatkan. Digitalisasi pelayanan dan manajemen fiskal harus menjadi quick win agar tata kelola keuangan semakin akuntabel dan pelayanan kepada masyarakat semakin mudah,” tegasnya.
