Jogja.siberindo.co – Kreativitas dan kebebasan berpikir akan muncul dari peserta didik yang merdeka. Sayangnya sekolah-sekolah di Indonesia tidak memerdekakan siswa. Tetapi justru menyeragamkan dan menerapkan sistem yang tidak mandiri.
“Warna kaos kaki siswa saja harus seragam, itu kan sangat miris. Dimana letak kreativitas dan kebebasan berpikir siswa bila semua harus sama,” ujar Ahmad Bahruddin, Anggota BAN PAUD dan PNF saat Webinar Seri 3 pada Kongres Kebudayaan Desa, Kamis (2/7/2020).
Webinar yang mengangkat tema “Pendidikan yang Membebaskan”, selain menghadirkan Ahmad Bahruddin, juga menampilkan Dr Samto (Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbud), Toto Raharjo (SALAM Yogyakarta), Fadilla M Apristawijaya (Sekolah Institute), dan Nurhady Sirimorok (Sekolah Rakyat Petani Payo-Payo Maros).
Menurut Ahmad Bahruddin, rakyat Indonesia, khususnya pembuat kebijakan pendidikan tidak pernah memahami konteks kehidupan bangsa Indonesia, sehingga mereka sulit memunculkan nalar kritis.
“Warna kaos kaki siswa saja harus seragam, itu kan sangat miris. Dimana letak kreativitas dan kebebasan berpikir siswa bila semua harus sama” (Ahmad Bahruddin)
“Tidak ada satu pun sekolah dasar yang mengajak anak-anaknya mengenal konteks kehidupan di desanya, meski sekolah itu berlokasi di desa. Sekolah lewat guru-gurunya justru berkaca pada kurikulum yang ada di Jakarta dan kota-kota besar lainnya,” papar Ahmad Bahruddin.
Pendidikan di Indonesia tidak menumbuhkan nalar kritis, termasuk terhadap persoalan ketidakadilan. Padahal persyaratan utama pendidikan yaitu harus berbasis konteks kehidupan. “Pendidikan harus berpusat pada sang pembelajar,” tegasnya. “Sekolah itu sukses dalam schooling, tapi gagal dalam learning.
“Kita perlu menggagas sekolah PAUD yang berbasis komunitas, tidak perlu membangunnya sesuai standar ‘sekolah’, tapi lebih pada menggerakkan ibu-ibu untuk mendidik anak-anaknya,” ujar Ahmad Bahruddin. Desa adalah sekolah tanpa batas.
Sedangkan Dr Samto mengemukakan pendidikan urban menyeragamkan semuanya, ini yang harus kita balik menjadi pendidikan yang membebaskan. “Pendidikan yang membebaskan itu yang dididik harus memahami masalahnya, bukan pendidik yang mendikte. Jadi pendidik yang dididik harus sama-sama paham konteks persoalan yang dihadapi,” tegasnya.
Pendidikan yang membebaskan tidak akan melihat secara hitung-hitungan seperti sistem bank, bila mendapatkan kredit sekian, bunganya sekian. Pendidikan yang membebaskan mendorong peserta didik berpikir sesuai realitas yang dihadapi.
“Orang yang biasa tidak merdeka, lalu kita merdekakan, mereka akan kesulitan untuk hidup. Layaknya burung dalam sangkar lalu kita bebaskan, dia bisa mati tidak bisa cari makan sendiri. Oleh sebab itu, praktik pendidikan yang membebaskan itu sulit,” paparnya.
Menurut Samto, kreativitas muncul dari pemikiran yang merdeka. “Semakin minim regulasi, inovasi-inovasi akan muncul, semakin banyak regulasi, inovasi tidak akan muncul,” tegasnya.
“Semakin minim regulasi, inovasi-inovasi akan muncul, semakin banyak regulasi, inovasi tidak akan muncul,” (Dr Samto)
Toto Raharjo mengungkapkan Ki Hadjar Dewantara sudah mengajarkan tentang pendidikan yang membebaskan. Pendidikan itu tidak netral, pendidikan itu ada yang mau-mau, tergantung maunya siapa.
“Pendidikan yang memerdekakan bukan menghasilkan manusia follower, melainkan manusia yang punya jati diri, paham potensi mereka,”ujar Toto Raharjo.
Pendidikan Indonesia ibarat benang kusut. Pendidikan terlalu didominasi oleh sekolah. Orang yang tidak sekolah berarti tidak belajar. Ini anggapan yang terlalu semena-mena.
“Seharusnya pendidikan non-formal menjadi otoritas masyarakat atau komunitas, bukan justru dibirokrasikan. Ini akan menjadikan pendidikan non-formal masuk dalam kubangan birokrasi yang sama,” papar Toto Raharjo.
“Pendidikan yang memerdekakan bukan menghasilkan manusia follower, melainkan manusia yang punya jati diri, paham potensi mereka”. (Toto Raharjo)
Menurut Toto, sekolah-sekolah yang punya mutu bagus seharusnya dibubarkan saja, sama ratakan semua kualitas sekolah. Supaya tidak ada lagi yang berebut mendapatkan pendidikan terbaik.
“Sistem belajar kita tidak mandiri, tapi dibuat bergantung. Pendidikan kita terus mendorong bersaing, tapi tidak diajarkan bekerja sama. Jika menginginkan perubahan pendidikan, kita tidak perlu menunggu perubahan politik negara. Yang perlu kita gerakkan adalah perubahan dari masyarakat,” ujarnya.
Fadilla M. Apristawijaya mengemukakan pendidikan tidak mau mengakui kebudayaan itu hal yang visioner, kebudayaan tidak dilihat lebih dari sekadar ornamen-ornamen. Sekolah selalu mengenalkan kebudayaan sebagai sesuatu yang statis. Padahal, kebudayaan kaya akan pengetahuan-pengetahuan.
“Jangankan menanamkan anak-anak berpikir kritis, mempertanyakan persoalan realita kita, sedangkan pemikiran luas soal kebudayaan tidak ditanamkan,” ujar Fadilla. Kebudayaan di sekolah tidak lebih dari romantisasi ornamen-ornamen.
Menurut Fadilla,berbagai pihak sering mendeskreditkan pengetahuan lokal, tidak bersikap adil pada keahlian komunitas sehingga pengetahuan tidak bisa setara. “Kita harus mengubah pikiran kita supaya adil pada pengetahuan lokal supaya orang-orang hebat di komunitas bisa diakui,” pintanya.
“Kita harus mengubah pikiran kita supaya adil pada pengetahuan lokal supaya orang-orang hebat di komunitas bisa diakui”. (Fadilla M Apristawijaya)
Pendiri Sekolah Rakyat Petani, Nurhady Sirimorok mengemukakan, bila ingin warga desa bekerja kolektif, maka perlu mendorong mereka berembug. Tapi bagaimana bisa? sedangkan warga desa sudah lama teralienasi dalam mengambil keputusan.
“Kita harus mendorong warga bekerja secara kolektif. Kita perlu mendalami apa yang relevan bagi warga desa, bukan membawa dan memaksakan pengetahuan kita dari luar pada warga desa. Mewujudkan pendidikan kritis di desa, tiada jalan lain selain mengajak penduduknya berdiskusi,” papar Nurhady.
“Mewujudkan pendidikan kritis di desa, tiada jalan lain selain mengajak penduduknya berdiskusi” (Nurhady Sirimorok)
Harus ada pembiasaan supaya warga marjinal bisa menyuarakan pendapatnya di hadapan publik, supaya persoalan mereka bisa transparan. Bila ingin mewujudkan pendidikan yang membebaskan, harus sensitif terhadap relasi kuasa. “Kita harus menyadari bahwa pendidikan itu bersifat politis,” tegas Nurhady Sirimorok. (Kang Ono)
Komentar