oleh

Mendorong Kawasan Ekonomi Garam

Suadi PhD

Ketua Lab. Sosial Ekonomi Perikanan, Peneliti Pustek Kelautan & PSEKP UGM


PEMERINTAH telah menetapkan Rencana Aksi Swasembada Garam Nasional. Aksi ini, antara lain untuk mengatasi persoalan kebutuhan garam yang terus meningkat, tapi suplai dalam negeri sering tidak menentu dan impor selalu jadi pilihan. Agar persoalannya tidak semakin meluas, maka upaya mendorong kawasan ekonomi garam merupakan kebijakan yang perlu direalisasikan.

Garam sering identik dengan komoditas murah atau bernilai rendah, tetapi garam menimbulkan banyak masalah secara ekonomi bahkan sosial karena persoalan ketersediaan maupun kualitas garam. Karena garam hingga saat ini terus berevolusi, dari sekadar penyebab rasa, menjadi bahan baku utama atau bahan penolong aneka industri. Garam dengan demikian sesungguhnya tidak hanya penting dalam kadar sesuai standar bagi kebutuhan konsumsi manusia, tapi industri, sehingga garam adalah salah satu komoditas strategis. Tidak berlebihan jika sering terdengar gurauan menggelitik “garam satu sendok asin, tapi manis kalau satu kontainer”.

Memasuki musim hujan, persoalan garam mungkin akan kembali mengemuka. Kebutuhan garam nasional baik untuk keperluan konsumsi manusia maupun untuk berbagai industri di tanah air terus meningkat setiap tahunnya. Dari berbagai data yang tersedia, hampir selalu separuh dari kebutuhan-kebutuhan garam nasional dipenuhi melalui impor,  terutama untuk garam industri CAP.

Dari total kebutuhan garam yang selalu berada di angka kurang lebih 4 juta ton per tahun, 2 juta ton di antaranya diimpor. Data UN Comtrade menunjukkan jumlah impor garam Indonesia sepuluh tahun terakhir selalu berada di kisaran 2 juta ton/tahun. Persoalan data kebutuhan ini juga sering menimbulkan masalah dan riuh dalam pengambilan kebijakan. Sebagai ilustrasi, penentuan kuota impor garam tahun 2018, terjadi perbedaan angka kebutuhan yang diperdebatkan pengambil kebijakan.

Baca Juga:  Pemanfaatan Pekarangan untuk Mendukung Kemandirian Pangan Keluarga

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan kebutuhan impor garam seberat 2,17 juta ton. Sementara berdasarkan kebutuhan industri diperkirakan mencapai 3,7 juta ton. Persoalan ini kemudian terselesaikan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pegaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri, yang kemudian merekomendasikan angka impor sebesar 2.370.054,45 Ton.

Tabel 1.1. Produksi garam nasional.

Provinsi Produksi (ton)
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aceh 3.621,29 6.014,41 8.093,90 9.135,84 14.595,47 17.274,78
Bali 6.775,40 4.308,32 7.674,11 10.547,62 499,91 4.940,21
Gorontalo 176,54 791,84
Jawa Barat 535.249,29 221.430,12 629.403,18 761.007,30 6.851,18 233.320,43
Jawa Tengah 645.728,28 278.131,88 633.860,13 840.556,80 17.220,55 255.782,46
Jawa Timur 939.824,94 490.923,56 921.159,42 1.011.698,38 51.891,86 372.728,72
Nusa Tenggara Barat 230.095,96 118.462,44 198.210,17 176.805,58 10.500,54 91.093,40
Nusa Tenggara Timur 11.857,85 3.726,39 7.205,71 7.883,52 8.945,78 8,818.05
Sulawesi Selatan 99.223,09 39.359,13 94.160,99 97.117,26 3.786,94 35,973.62
Sulawesi Tengah 1.350,00 1.251,30 1.123,58 3.586,14 597.68
Jumlah 2.473.726,10 1.163.607,55 2.500.891,19 2.914.752,30 18.054,91 1,021,321.18
Nasional 2.274.215,88 1.163.607,55 2.502.891,19 2.915.461,19 118.054,91 1,021,321.18
Kebutuhan 3.270.086 3.573.954 3.611.990 3.750.000 3.750.000 4,233,000
Impor 2.223.005,8 1.922.929,7 2.268.160.,7 1.864.049,3 2.143.743,0 2 552 823.2

(Sumber: Ditjen PRL, 2018)

Data Produksi garam nasional sampai pada tahun 2017 tersaji pada Tabel 1. Produktivitas tambak garam berkisar pada angka 67,3-112,9 ton per hektar per musim pada tahun 2011-2015: masih perlu terus ditingkatkan.

Selain faktor kuantitas garam, faktor kualitas menjadi persoalan mendasar dalam importasi garam. Mutu garam yang dihasilkan oleh petambak garam umumnya masih belum memenuhi SNI, karena garam yang dihasilkan pegaram sesungguhnya adalah garam untuk bahan baku yang memerlukan proses lanjut. Mutu garam yang dihasilkan oleh petambak memiliki kadar NaCl masih mayoritas di kisaran angka kurang lebih 94% (karena belum melalui proses lanjut seperti pencucian). Sedangkan garam konsumsi memerlukan kadar NaCl > 94,7%.

Baca Juga:  Pandemi dan Revitalisasi Karakter Prososial Bangsa

Proses pencucian di industri pengolahan garam dibutuhkan untuk mencapai kadar NaCl tersebut. Untuk garam industri yang memerlukan kadar NaCl > 97% (dry basis) tidak bisa dicapai dengan hanya proses sederhana pencucian garam, diperlukan industri pemurnian garam dan di Indonesia belum cukup berkembang. Karena itu, kebutuhan garam industri selalu dicukupi melalui impor garam, dengan pelaku impor yang tidak banyak. Namun demikian, persoalan impor garam untuk industri, juga sering menimbulkan riuh karena ada juga yang bocor menjadi bahan baku garam konsumsi. Sehingga menambah persoalan terkait tata niaga dan tata kelola garam.

Pemerintah telah menetapkan Rencana Aksi Swasembada Garam Nasional melalui: (1) Manajemen lahan yang terdiri dari (a) integrasi lahan yaitu mengintegrasikan lahan menjadi satu hamparan manajemen minimal 15 ha, (b) ekstensifikasi yaitu perluasan wilayah produksi garam di NTT sampai tahun 2019, dan (c) intensifikasi yaitu pemasangan plastik pelapis tanah untuk meningkatkan kualitas (geomembran); (2) Jaminan stok melalui pembangunan gudang dan penerapan Sistem Resi Gudang (SRG); (3) Pembangunan pabrik pengolahan; dan (4) Pengaturan impor garam melalui Permen KP. Apabila swasembada garam nasional tercapai maka akan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha yang bergerak di bidang usaha pegaraman rakyat.

Terdapat beberapa tantangan pegaraman nasional, meliputi bagian di sisi pelaku, pemerintah, dan tata niaga serta kelembagaan:

Kelembagaan pelaku usaha garam. Pelaku pegaraman terus didorong agar mampu meningkatkan semangat kebersamaan, dengan pola produksi bersama berbasis hamparan agar skala usaha/produksi terjamin (sisi hulu).

Klimatologi, basis teknologi produksi, infrastruktur & fasilitas produksi. Teknologi produksi yang relatif masih sederhana dan uncoordinated terus diperbaiki dengan fasilitasi dan pendampingan. SOP belum bisa berjalan baik dihadapkan pada musim produksi yang relatif pendek.

Baca Juga:  Optimalisasi Peran Masyarakat Desa Punukan dalam Penyelamatan Arsip Keluarga

Permodalan & manajemen usaha. Sejalan dengan target pemerintah, pengembangan kawasan ekonomi garam perlu diperkuat untuk: (i) meningkatkan daya saing berbasis wilayah strategis dan potensi daerah, (ii) mengurangi beban angkutan dan panjangnya rantai distribusi, (iii) meningkatkan pendapatan di daerah, dan (iv) mengangkat ekonomi petambak garam berdasarkan klasterisasi wilayah.

Regulasi dan  tata niaga garam. Tata niaga garam menjadi persoalan serius, yang membutuhkan solusi dan peran pemerintah yang dominan, termasuk mengawasi dengan baik garam impor.

Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait garam baik garam bahan baku untuk garam konsumsi beryodium, garam konsumsi rumah tangga (garam meja/garam dapur) dan garam diet, serta garam industri yang ada perlu dicermati kembali. Batas atas kadar NaCl dalam SNI tersebut tidak cukup jelas, sehingga kadang menimbulkan diskusi terkait standar, termasuk isu-isu terkait kesehatan.

Garam adalah komoditas strategis dan harus menjadi prioritas untuk ditangani dalam jangka pendek karena potensi produksi dan konsumsi terbuka. Penurunan secara gradual ketergantungan pada impor garam, dapat dilakukan dengan revitalisasi usaha pegaraman rakyat dan pengembangan kawasan ekonomi garam baru. Revitalisasi usaha pegaraman perlu dikaji, misal melalui pengelolaan berbasis hamparan (skala usaha perlu dihitung) yang dipadukan dengan pengembangan usaha pasca produksi baik yang menyangkut pergudangan, pengolahan garam, maupun distribusi dan logistik. (*)

Komentar

News Feed