JOGJA.SIBERINDO.CO – Kota Yogyakarta berhasil menempati peringkat pertama Nasional dalam capaian Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan tahun 2026. Kota Yogyakarta mencatat skor 92,53 dengan kategori “Tuntas Utama” dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.
Capaian tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Yogyakarta, Budi Santoso Asrori, saat memberikan sambutan dalam kegiatan Pendampingan Penganggaran SPM Pendidikan (RAPBD) yang diselenggarakan di New Shapir Yogyakarta, Jumat (4/9).
Budi Santoso mengatakan, capaian tersebut merupakan peningkatan signifikan dibandingkan 2024. Pada saat itu, Kota Yogyakarta berada di peringkat keempat Nasional.
“Alhamdulillah Kota Jogja sudah Tuntas Utama dengan skor 92,53. Kemudian di seluruh kota yang lain masuk kategori Tuntas Madya,” jelas Budi.
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memaksimalkan tiga dimensi utama SPM Pendidikan, yakni dimensi akses pendidikan, dimensi mutu pembelajaran, serta dimensi iklim satuan pendidikan atau lingkungan sekolah.
Budi menyebut, hampir seluruh aspek dari ketiga dimensi tersebut di Kota Yogyakarta telah mencapai capaian maksimal. Hal itu didukung berbagai program pendidikan yang dijalankan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Salah satunya melalui program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) yang diberikan mulai jenjang TK, SD, SMP, SMA/SMK hingga perguruan tinggi. Pemkot Yogyakarta juga menyalurkan BOSDA kepada berbagai institusi pendidikan, mulai TK/RA, SD/MI, SMP/MTs hingga SPNF/SKB.
“Semua capaian ini dapat terwujud berkat integrasi berbagai program pendukung yang komprehensif, mulai dari hulu hingga ke hilir,” ungkapnya.
Pihaknya menjelaskan, capaian SPM Pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan. Sejumlah indikator membutuhkan dukungan dan sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), terutama dalam memastikan anak usia sekolah memperoleh layanan pendidikan.
“Ini perlu kerja sama dengan Bapak Ibu semua. Apalagi informasi dari masalah pendataan penduduk, kemudian di wilayah. Ini perlu kerja sama,” ujarnya.
Selain akses pendidikan, indikator SPM juga mencakup kompetensi literasi dan numerasi yang diperoleh melalui hasil asesmen nasional, tingkat penyerapan lulusan SMK ke dunia kerja, hingga iklim keamanan, kebhinekaan dan inklusivitas di lingkungan satuan pendidikan.
Budi juga menekankan pentingnya perhatian terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD). “Pencapaian indikator PAUD membutuhkan keterlibatan lintas sektor karena pengelolaannya tidak hanya berada di bawah Dinas Pendidikan. Perlu sinergitas antara DP3AP2KB, Dinas Sosial dan yang lainnya. Pekerjaan kita bersama,” ungkapnya.
Sementara itu, Kasubag Umum BPMP DIY, Adri Margono mengatakan, capaian SPM Pendidikan Kota Yogyakarta menjadi salah satu prestasi terbaik di tingkat nasional. Ia menyebut untuk kategori kota, Kota Yogyakarta berhasil berada di posisi pertama nasional. “Untuk kategori yang kota adalah Kota Yogyakarta nomor satu se-Indonesia,” jelasnya.
Pihaknya juga menyampaikan capaian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada di peringkat kedua nasional. Sementara untuk kategori kabupaten, Kabupaten Bantul juga berhasil menempati peringkat pertama Nasional.
Ia berharap, capaian tersebut dapat terus ditingkatkan sehingga DIY mampu menjadi daerah dengan capaian SPM Pendidikan terbaik di Indonesia.
Dalam kegiatan tersebut, Adri menjelaskan bahwa Pendampingan Perencanaan dan Penganggaran SPM Pendidikan bertujuan memperkuat pemahaman pemerintah daerah mengenai indikator dan sub indikator SPM Pendidikan.
“Urusan pendidikan itu bukan hanya urusan Dinas Pendidikan. Jadi urusan kita semua, dari Dinas Sosial, Dinas Perlindungan Anak, Dinas Kebudayaan dan seluruh OPD yang saling mendukung dan saling berkaitan dalam bagaimana kita memberikan layanan yang terbaik bagi anak-anak kita,” jelasnya.
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 180 peserta yang terdiri atas pimpinan dan tim teknis yang berwenang dalam perencanaan anggaran di masing-masing OPD. Peserta terbagi dalam enam kegiatan berdasarkan provinsi serta kabupaten/kota.
Peserta berasal dari unsur pemerintah daerah, antara lain Bappeda, BKAD, Dinas Pendidikan beserta tim perencana, serta OPD lintas sektor yang memiliki keterkaitan dengan SPM Pendidikan. Selain itu, kegiatan juga melibatkan unsur BPMP DIY, mulai dari kepala BPMP, widyaprada hingga staf pendukung teknis.
Adri mengatakan, pendampingan tersebut juga diarahkan untuk memastikan penyusunan RAPBD berpihak pada pemenuhan layanan dasar pendidikan.
Dengan demikian, setiap OPD diharapkan dapat mengalokasikan program dan kegiatan yang secara eksplisit mendukung pencapaian SPM Pendidikan. “Kami berharap setelah kegiatan ini selesai nanti akan tersusun draf atau dokumen perencanaan anggaran atau RAPBD pada masing-masing OPD,” ujarnya.(***)
